Jurnalis TV, Bekasi – Sekolah Tinggi Agama Islam Haji Agus Salim (STAIHAS) Bekasi resmi menjalin kerja sama strategis dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) pada kegiatan Pembekalan Kuliah Kerja Nyata (KKN) XXI STAIHAS 2025.
MoU tersebut ditandatangani sebagai wujud sinergi antara dunia akademik dan lembaga negara dalam menguatkan bidang pengelolaan pertanahan berbasis kepastian hukum, keadilan, serta nilai-nilai Hukum Ekonomi Syariah.
Ketua STAIHAS, Drs. H. Sholihin Sari, M.Si., menyampaikan bahwa kerja sama ini diharapkan mampu membuka ruang penguatan riset, pengabdian masyarakat, serta pendidikan terkait isu agraria dan sengketa pertanahan. “Sebagai kampus perjuangan, STAIHAS ingin mengambil peran strategis untuk menghadirkan solusi berbasis syariah dalam penyelesaian persoalan pertanahan yang sering kali menimbulkan konflik,” ujarnya.
Baca Juga: Bekasi Progressif Jadi Mitra Dampingan KKN XXII STAIHAS 2025 di Kecamatan Sukakarya
Sementara itu, Brigjen Pol. Hendra Gunawan, S.I.K., M.IK., Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik ATR/BPN RI, menegaskan bahwa bidang pertanahan kerap menjadi sumber konflik sosial, ekonomi, maupun hukum. Oleh karena itu, kerja sama dengan STAIHAS dapat memperkuat pendekatan keilmuan dalam aspek kepemilikan, distribusi, penyelesaian sengketa tanah, pengelolaan aset wakaf, hingga akad-akad pertanahan. “Kepastian hukum harus berjalan seiring dengan nilai keadilan dan kemaslahatan, itulah esensi sinergi ini,” tegasnya.
MoU ini diharapkan menjadi pijakan untuk program bersama yang konkret, baik dalam bentuk penelitian kolaboratif, seminar, maupun program pemberdayaan masyarakat yang relevan dengan pengelolaan tanah dan tata ruang.
Dengan kerja sama ini, STAIHAS dan ATR/BPN berkomitmen untuk melahirkan kontribusi nyata dalam mencegah konflik pertanahan sekaligus memperkuat pembangunan masyarakat yang adil dan berkelanjutan.
Komentar