oleh

Negara Sibuk Rapat, Warga Sibuk Mengungsi: Ironi Pemulihan Bencana Sumatra

banner 468x60

Jurnalis TV, Jakarta – IdulFitri tinggal menghitung hari. Namun bagi ribuan warga yang masih bertahan di tenda pengungsian di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, momen yang seharusnya penuh sukacita itu justru datang membawa kecemasan. Pemulihan pascabencana banjir dan longsor Sumatra yang melanda sejak akhir November 2025 berjalan jauh lebih lambat dari janji-janji yang dilontarkan di Jakarta, dan realitas di lapangan berbicara lebih keras dari dokumen kebijakan mana pun.

Bencana hidrometeorologi parah berupa banjir bandang, luapan sungai, dan tanah longsor yang menerjang Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sejak akhir November 2025 itu telah merenggut setidaknya 1.204 nyawa, dengan 140 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Lebih dari 8.000 orang terluka, dan bencana ini menjadi yang paling mematikan di Indonesia sejak gempa bumi dan tsunami Sulawesi tahun 2018.  Total wilayah terdampak mencakup 53 kabupaten/kota di tiga provinsi, dengan 175.050 rumah rusak, 215 fasilitas kesehatan hancur, 4.546 fasilitas pendidikan terdampak, serta 866 jembatan dan 2.165 ruas jalan rusak. Kerugian ekonomi yang ditimbulkan, menembus angka Rp68,67 triliun, sebuah angka yang nyaris tidak terbayangkan bagi warga yang kehilangan segalanya.

banner 336x280

Baca Juga: Pasar Rakyat Aceh Tamiang, Harapan Baru Pemulihan Ekonomi Pasca Bencana

Di atas kertas, respons pemerintah terlihat masif. Pemerintah mengerahkan lebih dari 90.000 personel gabungan dari TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), dan berbagai kementerian sejak fase tanggap darurat. Ketua Satgas Pemulihan Bencana, Tito Karnavian, juga melaporkan 29 desa di Aceh dan Sumatra Utara hilang tersapu banjir dan longsor, serta meminta parlemen menentukan nasib desa-desa yang lenyap itu. Namun narasi besar dari pusat itu berkontras tajam dengan apa yang dialami warga di tapak bencana.

Hingga pekan kedua Maret 2026, sebanyak 2.326 jiwa dari 696 kepala keluarga masih bertahan di berbagai titik pengungsian yang tersebar di Kecamatan Pante Bidari, Serbajadi, dan Simpang Jernih di Aceh Timur. Mereka merupakan warga yang terdampak banjir bandang pada akhir November 2025. Hunian sementara yang diharapkan menjadi tempat bernaung belum sepenuhnya tersedia. Dari target 18.253 unit hunian sementara yang ditetapkan pemerintah, baru 10.498 unit atau sekitar 57 persen yang terealisasi hingga akhir Februari 2026. Sementara hunian tetap yang ditargetkan sebanyak 36.669 unit, baru 1.363 unit yang sedang dalam proses konstruksi, dan hanya 6 unit di Sumatra Barat yang dilaporkan rampung sepenuhnya. Di Aceh saja, rumah warga belum dapat dihuni, mata pencaharian hilang, aktivitas sekolah terganggu, serta trauma masih membayangi, terutama bagi anak-anak. Juru Kampanye Trend Asia, Novita Indri, menyebutkan kondisi warga sangat memprihatinkan. “Mereka sedih karena tidak bisa menjalankan tradisi Ramadhan seperti biasanya, berkumpul dan berbagi makanan. Sekarang banyak keluarga bahkan tidak memiliki rumah untuk berkumpul,” dikutip dari Jakartamu pada Sabtu (7/3/2026).

Kondisi tersebut diperparah oleh banjir susulan yang terus menghantui. Di Kabupaten Bener Meriah, akses jalan dan jembatan di sejumlah titik belum diperbaiki, bahkan masih terdapat desa terisolir tanpa listrik, jaringan telekomunikasi, dan krisis air bersih. Kebun kopi yang menjadi sumber kehidupan mayoritas warga rusak tergulung banjir dan tertimbun longsor. Para ahli menegaskan bahwa lambatnya pemulihan bukan hanya soal logistik, melainkan cerminan dari kegagalan kebijakan yang lebih mendasar. Hatma Suryatmojo, peneliti Hidrologi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, menegaskan bahwa bencana banjir Sumatra merupakan hasil interaksi fatal antara cuaca ekstrem dan ekosistem hutan yang sudah sangat rapuh akibat deforestasi, alih fungsi lahan, dan tata ruang yang mengabaikan aspek kerawanan bencana. “Akar masalah sesungguhnya adalah perusakan ekosistem hulu sampai hilir dari daerah aliran sungai dan kelalaian tata ruang yang terjadi secara sistematik. Bencana ini bukan kegagalan alam melainkan kegagalan dalam implementasi dan penegakan hukum terhadap regulasi konservasi dan juga tata ruang yang sudah ada,” dikutip dari laman resmi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Selasa (10/3/2026).

Pernyataan itu senada dengan temuan di lapangan. Analisis citra satelit Global Forest Watch menunjukkan Aceh kehilangan tutupan lahan dalam skala sangat besar: sepanjang tahun 2021 hingga 2024, luas tutupan yang hilang mencapai 860.000 hektar, sementara 320.000 hektar hutan primer basah lenyap dalam rentang 2002 hingga 2024. Kondisi ini diperparah oleh keputusan pemerintah yang menolak bantuan internasional, sebuah langkah yang dikritik keras oleh kalangan sipil. Mantan Pelaksana Tugas Sekretaris Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Aceh-Nias, Teuku Kamaruzzaman, memperkirakan pemulihan wilayah terdampak bisa memakan waktu 20 hingga 30 tahun jika sepenuhnya bergantung pada kemampuan pemerintah, dan bencana ini berpotensi membuat kemiskinan di Aceh semakin dalam, dibandingkan wilayah lain di Indonesia.

Saut Aritua Hasiholan Sagala, Kepala Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Bandung (ITB), menambahkan bahwa kerusakan lingkungan di Sumatra erat kaitannya dengan laju deforestasi yang tinggi dan konversi lahan di daerah tangkapan air, khususnya di kawasan Bukit Barisan. Pembukaan lahan dan alih fungsi hutan di wilayah hulu menyebabkan daerah aliran sungai kehilangan kemampuan menyerap air, sehingga ketika hujan ekstrem datang, bencana menjadi tak terelakkan. 

Sementara Lebaran mendekat dan takbir bersiap dikumandangkan, pertanyaan yang menggantung di kepala ribuan penyintas bukan soal baju baru atau ketupat lebaran, melainkan soal apakah mereka akan merayakan IdulFitri di tenda pengungsian untuk bulan keempat berturut-turut. Bagi mereka, persoalan ini bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan soal kemanusiaan, tentang bagaimana negara hadir memeluk warganya yang sedang terluka. Janji yang terus bergeser, dari “sebelum Ramadhan” menjadi “sebelum Lebaran”, kini bergantung tipis di antara harapan dan kenyataan.

banner 336x280

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *