Program Makan Bergizi Gratis Mulai Retak: Anggaran Besar, Banyak Masalah

Jurnals TV, Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pemerintah sejak awal tahun mulai menuai persoalan serius, ketika dugaan penggelapan dana muncul dan menyeret salah satu yayasan mitra pelaksana. Kasus ini mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto, dalam sesi tanya jawab di Istana Merdeka pada 22 April 2025, menegaskan bahwa “setiap sen uang rakyat akan dijaga.” Namun, pernyataan tersebut kini dipertanyakan publik, karena masalah terjadi akibat lemahnya pengawasan dalam distribusi anggaran yang sangat besar, yakni Rp71 triliun pada tahun fiskal 2025. Modus dugaan penggelapan terungkap melalui laporan mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan, yang menuduh yayasan berinisial MBN menggelapkan dana Rp975 juta, sehingga memperlihatkan bagaimana celah pengawasan di tingkat pelaksana bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.

Program MBG yang digagas sebagai langkah untuk menekan angka stunting sejatinya digadang-gadang sebagai program andalan pemerintahan baru. Sejak awal, Badan Gizi Nasional (BGN) mengelola anggaran awal sebesar Rp71 triliun. Namun, Kementerian Keuangan memperkirakan kebutuhan bisa melonjak hingga Rp240 triliun pada 2026, bahkan bisa menembus Rp335 triliun. Menurut Dr. Rina Wulandari, pakar kebijakan publik Universitas Indonesia, besarnya lonjakan anggaran ini justru menjadi faktor rawan terjadinya penyimpangan. “Alokasi jumbo seperti ini tanpa sistem monitoring yang kuat hanya akan menimbulkan potensi kebocoran lebih besar daripada manfaatnya,” ujarnya.

Program ini secara resmi telah berjalan sejak 6 Januari 2025 di 26 provinsi, menyasar anak sekolah, ibu hamil dan ibu menyusui, serta balita dengan target sekitar 82,9 juta penerima manfaat. Meski demikian, realisasi penyerapan hingga pertengahan 2025 masih jauh dari target. Data Kemenkeu per 21 Mei 2025 mencatat anggaran yang terserap baru sekitar Rp3 triliun, dengan jumlah penerima manfaat sekitar 4 juta orang. Menurut Aviliani, Ekonom senior dari INDEF, menilai MBG memang berpotensi memberi stimulus ekonomi, tetapi pelaksanaannya masih jauh dari optimal. “Anggaran Rp71 triliun bisa mendorong PDB hingga 0,06 persen, namun efek itu hanya tercapai bila distribusi berbasis lokal. Tanpa melibatkan UMKM dan petani daerah, biaya distribusi membengkak dan manfaat ekonomi tidak merata,” jelasnya.

Selain itu, keberadaan MBG juga menimbulkan konsekuensi pada sektor lain. Untuk mendukung program ini, pemerintah sempat merencanakan pemangkasan APBN sebesar Rp306,7 triliun. Meski sebagian dibatalkan, sejumlah kementerian dan dana transfer daerah tetap terkena imbas, yang pada akhirnya mengurangi kualitas pelayanan publik serta pembangunan infrastruktur dasar di daerah. Di tengah tekanan ekonomi global, para pengamat menilai pemerintah perlu meninjau ulang prioritas. “Indonesia saat ini lebih membutuhkan social safety net yang langsung menyasar masyarakat miskin, bukan sekadar program konsumsi massal yang berisiko inefisien,” tegas Dr. Rina menambahkan.

Referensi: