Jurnalis TV, Tangerang Selatan – Pemerintah menaikkan sejumlah tunjangan bagi anggota DPR periode 2024-2029. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPR, Adies Kadir, di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa (19/8/2025). Kenaikan tunjangan meliputi tunjangan bensin yang naik dari Rp5 juta menjadi Rp7 juta per bulan, serta tunjangan beras naik dari Rp10 juta menjadi Rp12 juta per bulan. Selain itu, anggota DPR juga menerima tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulan, di luar berbagai tunjangan lainnya dan gaji pokok. Jika ditotal, penerimaan anggota DPR dapat mencapai lebih dari Rp100 juta per bulan. Dikutip dari detik.com Adies Kadir menilai kenaikan tunjangan tersebut wajar, mengingat anggota DPR tidak mendapatkan fasilitas rumah dinas.
“Saya kira make sense lah kalau Rp 50 juta per bulan. Itu untuk anggota, kalau pimpinan nggak dapat (tunjangan perumahan) karena dapat rumah dinas,” jelas Adies.
Beragam tanggapan muncul dari berbagai pihak terkait kenaikan tunjangan tersebut. Salah satunya datang dari Turmudi, seorang masyarakat, yang menilai kenaikan tersebut kurang tepat terlebih di tengah kondisi negara seperti saat ini.
“Timing-nya itu yang kurang tepat menurut saya, karena dalam skala nasional kita sedang tidak baik-baik saja secara ekonomi,” Ujar Turmudi.
Baca Juga: Apakah One Piece Hanya Hiburan, atau Kritik Ketidakadilan di Indonesia
Tidak hanya soal waktu, tanggapan lain datang dari Sania, mahasiswi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, yang menyoroti besaran tunjangan yang dinilai terlalu besar.
“Tunjangan sebanyak itu untuk apa? Jadinya menurut aku anggota DPR harus dibenarkan lagi skala prioritasnya,” Ujar Sania
Adapun Ahlan, mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, menyampaikan bahwa kritik masyarakat terkait transparansi dan kinerja DPR menunjukkan bahwa kenaikan tunjangan tersebut belum sebanding dengan apa yang telah diberikan oleh wakil rakyat.
“Ketika memang ada kritik dan isu yang dilontarkan masyarakat, berarti tidak sebanding,” Ujar Ahlan.
Aida, seorang masyarakat, juga menilai kenaikan tunjangan DPR belum sebanding dengan kinerja yang ditunjukkan. Ia menyoroti masih banyaknya persoalan, seperti struktur daerah yang belum tertata dan program kerja yang belum berjalan optimal.
Menurutnya, prioritas anggaran negara juga belum tepat jika dialokasikan untuk kenaikan tunjangan. Aida berharap DPR dapat memperbaiki kinerja, menjalankan kampanye yang dijanjikan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta membuka lebih banyak lapangan bagi tenaga kerja.
Beragam tanggapan mulai dari mahasiswa hingga masyarakat terkait kenaikan tunjangan DPR dapat menjadi refleksi pemerintah, mengingat kondisi negara yang juga perlu diperhatikan. Kebijakan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi agar penyesuaian tunjangan sejalan dengan kinerja DPR sebagai wakil rakyat.
Komentar