Jurnalis TV, Jakarta – Aksi unjuk rasa menolak kenaikan tunjangan DPR RI berlangsung di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, pada Senin (25/8/2025). Demonstrasi ini digelar oleh aliansi mahasiswa dan organisasi kepemudaan yang menuntut penghentian kebijakan kompensasi rumah DPR sebesar Rp50 juta per bulan. Massa berjumlah lebih dari seribu orang, terdiri dari berbagai elemen mahasiswa dan pemuda, bergerak setelah seruan aksi viral di platform X dan pesan berantai WhatsApp.
Mulanya, seruan aksi digaungkan melalui akun-akun besar dengan ribuan pengikut. Informasi kemudian menyebar cepat, memobilisasi organisasi mahasiswa seperti Dewan Pengurus Pusat Generasi Milenial Indonesia (sekitar 500 orang), BEM Universitas Indraprasta PGRI (100), BEM Nusantara DKI (300), Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia (SEMMI) Jakarta Timur (50), serta Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jakarta Barat (50). Mereka bersatu membawa kritik atas praktik politik DPR yang dianggap jauh dari kepentingan rakyat.
Baca Juga: Dedi Mulyadi, Jokowi Kedua? Gaya Blusukan yang Kembali Dilirik
Dalam orasi dan poster aksi, massa menyampaikan sejumlah tuntutan. Di antaranya, desakan untuk membubarkan DPR, menghapuskan gaji dan tunjangan anggota dewan, mengesahkan RUU Perampasan Aset, serta mendesak Ketua DPR Puan Maharani untuk lengser dari jabatannya. Dalam rilis resmi yang diunggah akun Instagram @gejayanmemanggil, aksi ini disebut sebagai bentuk protes rakyat atas “pengkhianatan” pemerintah.
Melalui akun Instagram @gejayanmemanggil, massa aksi menyebut pemerintahan saat ini gagal memenuhi amanat rakyat dan masih dikuasai kepentingan oligarki. Mereka juga menyoroti Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dinilai belum mampu melepaskan diri dari bayang-bayang kekuasaan Presiden Joko Widodo, meski tidak lagi menjabat secara resmi.
Daftar Tuntutan Aksi Demo 25 Agustus:
- Bubarkan DPR RI.
- Hapuskan gaji dan tunjangan DPR.
- Sahkan RUU Perampasan Aset.
- Lengserkan Ketua DPR Puan Maharani.
Kebijakan tunjangan DPR yang menjadi pemicu aksi dipandang publik sebagai ironi: di tengah tekanan ekonomi rakyat, parlemen justru disorot karena menerima fasilitas yang dianggap berlebihan. Klarifikasi DPR yang menyatakan tunjangan rumah Rp50 juta hanya kompensasi, bukan kenaikan gaji pokok, dinilai tidak cukup meredakan amarah publik.
Apalagi, akumulasi pendapatan anggota DPR dari gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan komunikasi, uang sidang, hingga kompensasi rumah, menembus lebih dari Rp100 juta lebih per bulan. Angka ini, meski sah secara aturan, kian mempertebal jurang ketidakpercayaan antara elit politik dan masyarakat. Publik menilai ketidakpekaan parlemen dalam mengelola anggaran justru memperlihatkan potret kemewahan di atas penderitaan rakyat.
Aksi ini menutup jalan utama di sekitar Senayan dan sempat berujung bentrokan. Polisi menembakkan gas air mata dan menyemprotkan water cannon untuk mengurai massa. Beberapa demonstran jatuh pingsan dan mengalami luka akibat benturan, menambah potret buram relasi antara rakyat dan wakilnya.
Gelombang protes 25 Agustus menandai satu hal: kepercayaan publik sedang berada di titik rapuh. Jika suara rakyat yang turun ke jalan lagi-lagi tak digubris, maka bara yang hari ini menyala di Senayan bisa berubah menjadi api yang lebih besar di kemudian hari.
Komentar