Oleh: Hadid Aulia
JTV- Presiden Joko Widodo memberikan arahan kepada para Menteri Kebinet Indonesia Maju dalam sidang paripurna, di Istana Negara, Kamis, 18 Juni 2020. Pertemuan tersebut dihadiri oleh wakil presiden, para Menko, para Menteri, ketua dan pimpinan lembaga negara lainnya. Dalam pidato singkatnya, Presiden Jokowi memberikan arahan kepada para Menteri untuk kerja lebih keras dan bertanggung jawab dalam menangani krisis yang sedang terjadi di Negeri ini.
“Kita juga, mestinya semua yang hadir disini, sebagai pimpinan, sebagai penanggung jawab, kita yang berada di sini ini bertanggung jawab kepada 260 juta penduduk Indonesia. Tolong digarisbawahi, dan perasaan itu sama, kita sama ada sense of crisis yang sama,” ujarnya.
Ditengah krisis yang terjadi akibat pandemi ini, hampir semua negara di dunia mengalami dan merasakan pelemahan di bidang ekonomi, sosial, dan kesehatan. Bank dunia menyampaikan pelemahan ekonomi yang terjadi di Indonesia turun hingga 5 persen, hal ini akan terus bertambah dan berbahaya jika tidak ada tindakan untuk mengubah kemungkinan tersebut. Jokowi mengajak kepada para Menteri untuk mengerti dengan keadaan krisis yang sedang terjadi dan segera bertindak.
“Kita harus ngerti ini, jangan biasa-biasa saja, jangan linier, jangan menganggap ini normal, bahaya sekali kita. Saya melihat masih banyak kita yang menganggap ini normal, lha kalau saya lihat Bapak Ibu dan Saudara-saudara masih ada yang lihat ini, melihat ini sebagai sebuah masih normal berbahaya sekali. Kerja masih biasa-biasa saja, ini kerjanya memang harus ekstra luar biasa” ujarnya.
Presiden Jokowi meminta kembali menyatukan perasaan untuk bersinergi membangun Negeri. Tindakan-tindakan dan segala keputusan dalam menghadapi krisis ini harus ditangani dengan serius, bukan hanya dianggap sebagai sebuah tindakan normal biasa saja. Presiden menekan untuk mengubah pola manajemen krisis, bahkan jika diperlukan peraturan baru untuk menekan kebijakan, maka hal itu juga akan segera diupayakan dan dikeluarkan.
“Apa-apaan ini, mestinya suasana itu ada semuanya. Jangan memakai hal-hal yang standartpada suasana krisis, manajemen krisis sudah berbeda semuanya. Kalau perlu kebijakan Perpu, ya Perpu saya keluarkan. Kalau perlu Perpres, Perpres saya keluarkan. Kalau saudara-saudara punya Peraturan Menteri, keluarkan. Untuk menangani negara, tanggung jawab kita kepada 267 juta rakyat kita” ujarnya.
Presiden kembali menangguhkan keberadaan serta kinerja para Menteri. Semua tindakan tersebut diupayakan untuk rakyat Indonesia, dengan adanya krisis tidak memberikan dampak buruk kepada rakyat. Di bidang kesehatan, diharapkan lebih memperhatikan para tenaga medis. Di bidang ekonomi, bantuan pangan diharapkan tepat dan segera diberikan kepada rakyat. Di bidang perindustrian, dukung untuk kembali menghidupkan roda perekonomian bangsa. Diharapkan kebijakan tersebut sesuai dengan tindakan yang akan dilakukan.
“Asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya”.
Presiden kembali menekankan, untuk segera bertindak. Jika diperlukan peraturan baru, maka akan segera dikeluarkan guna menangani krisis yang sedang terjadi. Presiden juga akan membuka langkah-langkah politik ataupun kepemerintahan untuk menangani hal ini. Bahkan kebijakan lainnya juga bisa dilakukan untuk menangani krisis kesehatan, sosial, dan ekonomi yang sedang terjadi.
“Langkah apapun yang extraordinary ini akan saya lakukan untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara. Bisa saja membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle, sudah kepikiran kemana-mana saja saya. Entah buat Perpu yang lebih penting lagi, kalau memang diperlukan,” ucap Jokowi saat mengakhiri pidato pada pertemuan tersebut. (Dilansir dari: YouTube.com/SekretariatPresiden)
Komentar