Jurnalis TV, Tangerang Selatan – Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan baru yang ditunjuk Presiden Prabowo untuk menggantikan Sri Mulyani, belum genap sebulan menjabat namun sudah meluncurkan gebrakan baru bagi perekonomian Indonesia. Pelantikan Purbaya sendiri merupakan bagian dari perombakan Kabinet Merah Putih yang digelar pada Senin (8/9/2025) di Istana Negara, Jakarta.
Baca Juga: Sejumlah Agenda Kegiatan Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Kunjungan Kenegaraan di Indonesia
Beberapa gebrakan yang sudah dibuat Purbaya Yudhi Sadewa, padahal belum genap sebulan menjabat sebagai Menteri Keuangan, antara lain:
- Suntikan Dana Rp 200 Triliun ke Bank-Bank Himbara
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menggelontorkan Rp200 triliun ke bank-bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BTN, BSI) untuk mempercepat perputaran uang di sektor riil. Dana dalam bentuk deposito on-call enam bulan itu wajib disalurkan sebagai kredit, bukan untuk membeli SBN. Dengan tambahan likuiditas, Purbaya berharap persaingan antarbank makin ketat sehingga bunga pinjaman bisa turun dan konsumsi masyarakat terdorong.
- Menjaga Defisit Anggaran Dibawah 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB)
Purbaya menegaskan pemerintah akan menjaga defisit Anggaran Pendapat dan belanja ngegara (APBN) di bawah 3 persen dari PDB sesuai UU Keuangan Negara. Sebagai contoh, defisit Rancangan Anggaran Pendapatan Negara (RAPBN) 2026 awalnya ditetapkan 2,48 persen lalu naik menjadi 2,68 persen. Aturan batas 3 persen ini menjadi jangkar fiskal untuk menjaga kepercayaan pasar dan mencegah risiko utang, inflasi, maupun tekanan fiskal. Namun, kebijakan ini juga membatasi ruang pemerintah, yang harus lebih selektif dalam belanja dan siap menghadapi keterbatasan manuver jika terjadi guncangan ekonomi.
- Peringatan Terhadap Kebijakan “Tax Amnesty” Berulang
Purbaya mengingatkan bahwa Amnesti pajak (tax amnesty) berulang bukan kebijakan sehat. Ia menilai, kebiasaan memberi pengampunan pajak justru menurunkan kepatuhan karena wajib pajak bisa berharap ada amnesti lagi. Akibatnya, keadilan pajak terancam, penghindaran dan penggelapan pajak bisa makin marak, serta penerimaan negara berisiko tergerus. Pajak sebagai tulang punggung APBN perlu dijaga dengan kepatuhan tinggi, bukan budaya amnesti yang menimbulkan ketidakpastian dan melemahkan kepercayaan fiskal.
- Transparansi Makan Bergizi Gratis
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi prioritas pemerintah, namun realisasinya masih rendah akibat kendala distribusi, logistik, dan koordinasi. Menanggapi hal ini, Purbaya meminta Kepala Badan Gizi Nasional melaporkan perkembangan program setiap bulan secara terbuka bersama Kementerian Keuangan. Ia menekankan, transparansi bukan hanya soal data, tapi juga membangun kepercayaan publik, mencegah kebocoran, serta memastikan anggaran tepat sasaran. Jika dijalankan baik, MBG akan berdampak langsung pada kesehatan, prestasi belajar anak, dan penurunan masalah gizi, terutama bagi kelompok rentan dan daerah terpencil.
- Dampak Tarif Cukai Rokok dan Penegakan terhadap Rokok Ilegal
Purbaya menilai tarif cukai rokok yang terlalu tinggi dan maraknya rokok ilegal bisa menggerus penerimaan negara serta memicu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sektor padat karya. Ia mendorong penegakan hukum ketat dan kebijakan seimbang agar penerimaan cukai terjaga tanpa mengorbankan industri dan pekerja.
Dengan adanya berbagai gebrakan yang telah dilakukan Menkeu Purbaya dalam waktu singkat ini, diharapkan kebijakan-kebijakan ini mampu memperkuat perekonomian nasional, meningkatkan kepercayaan publik, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas, khususnya kelompok rentan dan para pekerja.
Komentar