Jurnalis TV, Jambi – Aksi demonstrasi bertajuk “Indonesia Gelap” yang diinisiasi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) berlangsung sejak Senin (17/2/2025) hingga Rabu (19/2/2025) di berbagai daerah Indonesia, meliputi Jakarta, Bandung, Samarinda, Surabaya, Malang, Banjarmasin, Aceh, Bali, Lampung, Jambi dan berbagai daerah lainnya. Ratusan mahasiswa dari berbagai universitas bergabung dalam aksi nasional ini sebagai bentuk kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah.
Dilansir dari postingan akun Instagram @bemsi.official milik BEM SI, seruan aksi nasional “Indonesia Gelap” dilatarbelakangi oleh penyelewengan kekuasaan yang menjadikan sektor pendidikan hanya sebagai sektor pendukung. Kebijakan soal efisiensi anggaran diyakini menyebabkan permasalahan, karena akan banyak generasi yang kehilangan kesempatan untuk mengenyam pendidikan.
“Anggaran pendidikan adalah hal yang penting untuk memastikan seluruh masyarakat mendapat akses pendidikan murah dan layak. Pemangkasan anggaran pendidikan ini hanya akan memperparah ketimpangan akses pendidikan dan memperburuk kualitasnya,” ungkap Satria sebagai Koordinator BEM SI Kerakyatan 2025, Selasa (18/2/2025), dilansir dari detikedu.
Dalam demonstrasi yang dilakukan, mereka menyoroti berbagai tuntutan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap memberatkan rakyat. Sejumlah tuntutan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Ciptakan Pendidikan Gratis, Ilmiah, dan Demokratis serta Batalkan Pemangkasan Anggaran Pendidikan
Pendidikan adalah hak fundamental setiap warga negara. Pemangkasan anggaran pendidikan hanya akan memperdalam ketimpangan akses pendidikan dan memperburuk kualitasnya.
2. Cabut PSN bermasalah: Wujudkan Reforma Agraria Sejati
Proyek Strategis Nasional (PSN) kerap menjadi alat perampasan tanah rakyat. Kami menuntut pencabutan PSN yang tidak berpihak pada rakyat dan mendorong pelaksanaan reforma agraria sejati.
3. Tolak Revisi UU MINERBA
Revisi UU Minerba hanya menjadi alat pembungkaman bagi rezim untuk kampus kampus dan lingkungan akademik ketika bersuara kritis.
4. Hapuskan Multifungsi ABRI
Keterlibatan militer dalam sektor sipil berpotensi menciptakan represi dan menghambat kehidupan demokratis.
5. Sahkan RUU Masyarakat Adat
Masyarakat adat membutuhkan perlindungan hukum yang jelas atas tanah dan kebudayaan mereka.
6. Cabut Inpres No. 01 Tahun 2025
Instruksi Presiden ini dinilai sebagai ancaman terhadap bagian-bagian yang justru menjadi kepentingan rakyat, seperti pendidikan dan kesehatan.
7. Evaluasi Total Program Makan Bergizi Gratis
Program makan gratis harus dievaluasi secara menyeluruh agar tepat sasaran, terlaksana dengan baik dan tidak menjadi alat politik semata.
Koordinator BEM SI menyampaikan, akan ada aksi puncak demo yang diselenggarakan di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Kamis (20/2/2025) sebagai bentuk tuntutan diamnya pemerintah. Dia mengungkapkan bahwa tidak ada satupun perwakilan pemerintah yang menemui mereka saat aksi kemarin.
“Sikap yang ditunjukkan itu sesuai dengan ganjil aksi kita, ‘Indonesia Gelap’ yang artinya pemerintah tidak mau mendengar pencerahan dari rakyat. Jumlah massa pada aksi puncak itu pasti akan lebih besar nanti kalau tuntutan kita kemarin tidak direspons sama pihak pemerintah,” ungkapnya dalam wawancara Kompas.com pada Selasa (18/2/2025).
Komentar