Ciputat – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) adalah proyek strategis nasional yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia. Tujuan proyek ini adalah membangun dan memindahkan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan. Meskipun sudah terlaksana, proyek ini tetap kontroversial dengan pendapat pro dan kontra. Serta bagaimana nasib IKN setelah masa pemerintahan Presiden Jokowi?
Lalu pihak pro pembangunan IKN menjabarkan alasan utama adalah beban Jakarta dan Jawa sudah terlalu berat. Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) pada 2015 menyebutkan, sebesar 56% masyarakat Indonesia terkonsentrasi di pulau Jawa. Pada tahun 2017 Jakarta menempati Peringkat 9 kota terpadat di dunia.
Alasan lain adalah mewujudkan pemerataan ekonomi di luar Pulau Jawa. Pulau Jawa sudah sejak lama menjadi pusat pemerintahan dan pusat ekonomi Negara, sehingga daerah-daerah lain sering mengalami keterbelakangan. Oleh karena itu, upaya pemindahan IKN ini diharapkan dapat menjadi solusi dalam permasalahan ekonomi yang tidak merata.
Upaya pemerintah dalam membangun IKN mendapat kritik terutama terkait dampak lingkungan di Kalimantan. Pembangunan ibu kota baru akan berdampak negatif terhadap ekosistem hutan serta dapat mengancam flora dan fauna endemik. Selain itu, pg pklada kekhawatiran bahwa pemindahan IKN dapat mengubah kearifan lokal dan gaya hidup masyarakat kalimantan.
Alasan lain juga menentang perpindahan ibukota negara dengan alasan ekonomi. Beberapa pakar ekonomi setuju bahwa langkah pemerintah Indonesia untuk memindahkan ibukota negara merupakan langkah yang terburu-buru dan beresiko.
Walau memang payung hukumnya sudah jelas, pembangunan Nusantara dikhawatirkan akan mangkrak dikarenakan faktor ekonomi maupun politik yang tidak stabil.
Permasalahan pro dan kontra pembangunan IKN berujung pada pertanyaan besar, bagaimana nasib IKN seusai kepemimpinan presiden Jokowi? Berdasarkan pemaparan visi, misi serta program capres 2024, ada pandangan yang berbeda mengenai IKN. beberapa berniat untuk melanjutkan dan beberapa yang menolak pembangunan IKN.
Namun, pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas Feri Amsari menilai pembatalan proyek IKN akan cukup sulit. Dia mengatakan IKN sudah masuk ke dalam program tahun jamak dan tidak bisa otomatis dibatalkan.
Penulis: Fadhly Fadullah
Komentar