Jurnalis TV, Jakarta – Presiden Amerika Serikat ke-45, Donald Trump, kembali menjadi pusat kontroversi internasional setelah menyatakan klaimnya terhadap Jalur Gaza, sebuah wilayah yang telah lama menjadi pusat konflik Israel-Palestina. Percakapan ini disampaikannya dari Air Force One.
Pernyataannya yang mengusulkan pemindahan warga Palestina dari Gaza dan mengubah wilayah tersebut menjadi kawasan komersial yang dikendalikan oleh kepentingan asing menuai reaksi keras dari berbagai negara dan organisasi internasional.
“Saya akan membeli dan memiliki Gaza,” kata Trump dalam wawancara pada Senin (10/2).
Dalam sebuah pernyataan lain, Trump mengusulkan bahwa penduduk Gaza sebaiknya direlokasi ke negara-negara tetangga seperti Mesir dan Yordania. Ia juga menambahkan bahwa Gaza dapat dijadikan sebagai “pusat wisata dan bisnis internasional” di bawah kendali pengusaha Barat.
“Gaza bisa menjadi tempat yang luar biasa jika dikelola dengan benar. Namun, orang-orang di sana harus dipindahkan ke tempat yang lebih baik, di mana mereka bisa mendapatkan kehidupan yang lebih layak,” ujar Trump.
Pernyataan ini langsung memicu gelombang kritik dari komunitas internasional, yang menilai usulan tersebut sebagai bentuk kolonialisme modern dan ancaman terhadap hak asasi manusia.
Kecaman dari Kawasan Timur Tengah
Negara-negara di kawasan Timur Tengah, terutama yang berbatasan langsung dengan Palestina, menolak keras klaim Trump terhadap Gaza. Pemerintah Mesir menegaskan bahwa mereka tidak akan pernah menerima pemindahan paksa warga Palestina ke wilayah mereka.
“Gaza adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Palestina. Kami tidak akan pernah mengizinkan pemindahan paksa warga Palestina ke Mesir atau ke negara lain,” tegas Menteri Luar Negeri Mesir, Sameh Shoukry pada Senin (10/2).
Yordania yang selama ini memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, tetap ikut mendukung hak-hak Palestina juga menyatakan penolakan tegas terhadap usulan Trump.
“Setiap upaya untuk mencabut hak-hak warga Palestina dan memaksa mereka meninggalkan tanah mereka adalah pelanggaran hukum internasional. Yordania akan selalu berdiri di sisi Palestina,” kata Raja Abdullah II dalam konferensi pers.
Sementara itu, Presiden Palestina Mahmoud Abbas menolak tegas sebab Gaza adalah bagian dari tanah Palestina yang tidak akan diperjualbelikan.
“Kami tidak akan membiarkan pelanggaran hak-hak rakyat kami, yang telah kami perjuangkan selama beberapa dekade dan membuat pengorbanan besar untuk mencapainya, Seruan ini merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional,” ujar Abbas seperti dikutip Aljazeera
Reaksi dari Eropa
Di Eropa, klaim Trump mengenai Gaza juga mendapat kecaman luas. Uni Eropa menyatakan bahwa rencana semacam ini tidak hanya tidak realistis tetapi juga bertentangan dengan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai status Palestina
“Kami menegaskan kembali komitmen kami terhadap solusi dua negara sebagai satu-satunya jalan yang sah menuju perdamaian di kawasan tersebut,” ujar perwakilan Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri, Josep Borrell.
Presiden Prancis, Emmanuel Macron, turut mengkritik keras Trump dan menyebut gagasan tersebut sebagai “pelanggaran berat terhadap prinsip-prinsip dasar hukum internasional.”
“Relokasi paksa dan perampasan tanah bukanlah solusi. Ini hanya akan memperpanjang konflik dan memperburuk situasi kemanusiaan di Gaza,” tegas Macron dalam pernyataannya.
Jerman dan Inggris juga memberikan tanggapan serupa, dengan menegaskan bahwa setiap upaya untuk merelokasi warga Palestina secara paksa merupakan tindakan yang tidak dapat diterima.
Sikap PBB dan Organisasi HAM
Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, mengingatkan bahwa setiap perubahan status Gaza harus dilakukan melalui jalur diplomasi dan bukan dengan paksaan.
“Pemindahan paksa penduduk adalah pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan tidak dapat diterima dalam kondisi apa pun,” ujarnya
Sebelumnya juru bicara Guterres, Farhan Haq, juga menegaskan bahwa tidak perlu adanya upaya menangani warga Palestina.
“Tidak ada upaya menangani warga Palestina yang mengharuskan adanya pembersihan etnis, “ ujar Haq pengarah PBB
Pernyataan ini merespons komentar Trump yang menyatakan bahwa warga Palestina tidak akan diizinkan kembali ke Gaza setelah direlokasi ke komunitas baru di negara-negara Timur Tengah.
Tanggapan Israel
Sementara itu, Pemerintah Israel memberikan respons yang lebih hati-hati. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, tidak secara langsung mendukung atau menolak klaim Trump, tetapi menegaskan bahwa solusi yang diusulkan harus mengakomodasi kepentingan keamanan Israel.
“Kami menginginkan perdamaian, tetapi perdamaian harus berdasarkan kenyataan di lapangan, bukan retorika politik,” kata Netanyahu.
Meskipun beberapa pihak, seperti Israel, masih mempertimbangkan solusi berbasis realitas politik, mayoritas dunia sepakat bahwa Gaza adalah bagian dari Palestina dan setiap upaya untuk mengubah statusnya harus dilakukan melalui perundingan, bukan pemaksaan.
Komentar