Jurnalis TV, Bogor – Komisi I DPR RI bersama pemerintah menggelar rapat Panitia Kerja (Panja) untuk membahas revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) yang dilakukan secara tertutup pada Jum’at (14/03/2025) hingga Sabtu (15/03/2025) di sebuah hotel bintang lima. Pertemuan ini menuai kritik tajam dari berbagai pihak. Selain dianggap boros anggaran, proses pembahasan ini juga dinilai tidak transparan dan tidak melibatkan publik secara luas.
Pemilihan lokasi yang mewah menimbulkan pertanyaan mengenai efisiensi penggunaan anggaran negara, mengingat ada banyak tempat lain yang lebih hemat biaya untuk mengadakan diskusi kebijakan yang bersifat strategis. Langkah ini juga dinilai tidak mencerminkan kepedulian terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang masih menghadapi berbagai tantangan.
Selain kritik terkait lokasi pertemuan, substansi dari revisi RUU TNI juga menjadi perhatian serius. Salah satu kekhawatiran terbesar adalah potensi kembalinya Dwifungsi TNI, yang memungkinkan militer kembali menduduki jabatan-jabatan sipil. Jika hal ini terjadi, maka dapat menghambat agenda reformasi yang selama ini menegaskan pemisahan antara peran militer dan pemerintahan sipil. Banyak pihak menilai bahwa TNI seharusnya tetap fokus pada tugas pertahanan negara, bukan terlibat dalam urusan sipil yang seharusnya berada di bawah kewenangan institusi non-militer.
Kritik lain yang muncul adalah minimnya transparansi dalam proses pembahasan revisi ini. Pembahasan yang dilakukan secara tertutup tanpa melibatkan masyarakat luas menimbulkan kecurigaan bahwa ada kepentingan tertentu yang ingin dimasukkan tanpa melalui pengawasan publik. Seharusnya, diskusi mengenai perubahan undang-undang yang berdampak besar terhadap tata kelola pertahanan dan keamanan negara dilakukan secara terbuka, melibatkan akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan pakar hukum agar keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan nasional.
Desakan untuk membuka proses pembahasan semakin kuat, dengan banyak pihak meminta agar DPR dan pemerintah mengubah pendekatan mereka dalam membahas kebijakan strategis seperti ini. Jika proses legislasi terus dilakukan secara tertutup dan tidak transparan, kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara bisa semakin menurun, serta berpotensi menimbulkan ketidakpuasan yang lebih luas di kalangan publik.
Referensi:
Edy, S. (2025, Maret). Koalisi masyarakat sipil kritik pembahasan RUU TNI di hotel mewah: Tidak transparan dan boros anggaran. G-News.id. https://www.g-news.id/nasional/1581105737/koalisi-masyarakat-sipil-kritik-pembahasan-ruu-tni-di-hotel-mewah-tidak-transparan-dan-boros-anggaran
Amnesty International Indonesia. (2025, Maret). Kebut pembahasan RUU TNI di hotel mewah bintang 5, pemerintah dan DPR menyakiti hati rakyat. Amnesty.id. https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/kebut-pembahasan-ruu-tni-di-hotel-mewah-bintang-5-pemerintah-dan-dpr-menyakiti-hati-rakyat/03/2025/
Wow, B. (2025, Maret). Pembahasan revisi UU TNI di hotel mewah dapat kritikan tajam, dinilai tak transparan. WowBabel.com. https://www.wowbabel.com/nasional/59814773055/pembahasan-revisi-uu-tni-di-hotel-mewah-dapat-kritikan-tajam-dinilai-tak-transparan
Komentar