oleh

Mendesak Reformasi Total Polri: Rekam Jejak Kekerasan Mengikis Kepercayaan Publik

Jurnalis TV, Jakarta – Institusi kepolisian kembali menjadi sorotan publik setelah rentetan kasus kekerasan dan penyalahgunaan wewenang mencuat ke permukaan. Dari kasus pembunuhan berencana oleh mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo pada 2022, tragedi Kanjuruhan di Malang yang menewaskan ratusan suporter sepak bola, hingga ratusan peristiwa penembakan terhadap warga sipil sepanjang 2020–2025, nama Polri kerap dikaitkan dengan tragedi daripada prestasi.

Menurut catatan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), sejak 2019 hingga 2024 terjadi 69 peristiwa penggunaan senjata pengendali massa oleh polisi yang mengakibatkan 718 orang luka-luka dan 30 orang meninggal dunia. Tidak berhenti di situ, sepanjang Juli 2024 hingga Juni 2025, KontraS juga mencatat sedikitnya 411 penembakan yang dilakukan polisi terhadap warga sipil. Peristiwa ini terjadi di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari operasi pengamanan hingga penanganan aksi unjuk rasa. Rentetan peristiwa ini mengakibatkan pertanyaan serius: mengapa hal ini terus berulang? Jawabannya terletak pada lemahnya mekanisme pengawasan internal, budaya kekerasan yang masih mengakar dalam institusi, serta penggunaan senjata yang kerap berlebihan. Karena itulah, reformasi total Polri dipandang mendesak demi mengembalikan fungsi kepolisian sebagai pelindung dan pengayom rakyat. 

Baca Juga: 18 Tahun Aksi Kamisan: Menolak Lupa, Melawan Impunitas

Namun, jalan menuju perubahan tidaklah mudah. Reformasi bukan sekadar soal perbaikan teknis, tetapi menyentuh persoalan budaya institusional yang telah mengakar kuat, termasuk pola penggunaan kekerasan yang berulang. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menegaskan, “Polisi berulang kali menggunakan kekuatan secara berlebihan terhadap warga. Pola ini jelas mengakibatkan ancaman serius bagi kebebasan sipil dan harus segera diakhiri melalui investigasi menyeluruh serta penegakan hukum yang tegas.” Sementara itu, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur, menyampaikan, “Kami mendesak DPR segera mengevaluasi ulang kewenangan penggunaan senjata api oleh Polri di ruang publik, karena kewenangan ini sering disalahgunakan dan mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat sipil.”

Di sisi lain, pakar kepolisian dari Universitas Pekalongan, Arman Hidayat, menyatakan, “Evaluasi psikologis rutin terhadap anggota Polri mutlak diperlukan. Selain itu, harus ada audit menyeluruh atas kepemilikan dan penggunaan senjata, disertai sanksi tegas bagi setiap pelanggaran.” Adapun anggota Komisi III DPR RI menekankan pentingnya pengawasan independen. “Reformasi kepolisian tidak bisa hanya dilakukan secara internal. Perlu ada mekanisme transparan melalui sistem peradilan agar pelanggaran hukum tidak berhenti pada sanksi disiplin semata,” ujar salah satu anggota Komisi III.

Rangkaian peristiwa ini menunjukkan bahwa legitimasi Polri sebagai institusi penegak hukum dan pelindung rakyat semakin terkikis. Reformasi total menjadi harga mati untuk mengembalikan kepercayaan publik sekaligus memastikan demokrasi tidak terancam. Perubahan yang dibutuhkan mencakup pembenahan regulasi, peningkatan akuntabilitas, pelatihan berbasis hak asasi manusia, serta transformasi budaya organisasi agar aparat benar-benar menjalankan fungsi utama: melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.

Referensi: