Jurnalis TV, Jakarta – Sabtu, (31/1/2026), sejumlah seniman yang tergabung dalam Forum Seniman Peduli TIM (FSP – TIM) mengadakan aksi bertajuk Unfinished Struggle sebagai bentuk penolakan terhadap komersialisasi Taman Ismail Marzuki (TIM). Aksi yang digelar lewat instalasi dan pertunjukan seni, seperti pembacaan puisi, penampilan musik, dan drama teatrikal ini berlangsung setiap hari Sabtu dan dimulai sejak tanggal 3 Januari 2026.
Koordinator FSP – TIM, Willy menyampaikan bahwa tujuan diadakannya aksi ini adalah untuk mengembalikan marwah TIM ke misi awal pembentukan nya, yaitu sebagai laboratorium, etalase dan barometer kesenian Indonesia.
“Kita pengen kembalikan saja marwahnya, bahwa dulu ketika Ali Sadikin membangun ini, jelas sekali misinya adalah Taman Ismail Marzuki sebagai laboratorium, etalase dan barometer seni budaya Indonesia.” ujar Willy.
Baca Juga: Jasa AI Ghibli: Kreativitas Baru atau Seni yang Dicuri?
Persoalan komersialisasi ini dinilai pertama kali menguat pada saat pengelolaan TIM diserahkan kepada PT. Jakarta Propertindo (Jakpro). Melalui Pergub No 63 Tahun 2019, PT. Jakpro diberikan kewenangan untuk merevitalisasi area TIM melalui pinjaman dana PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) dan mengelola TIM, termasuk penyewaan area TIM ke pihak lain selama 28 tahun. Dilansir dari dkj.or.id, masa ini juga dihitung sebagai masa pengembalian dana pinjaman tersebut.
Willy menyebut harapan baru sempat tumbuh ketika pergantian gubernur. Harapan itu tumbuh ketika muncul wacana pengelolaan TIM akan diberikan kepada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang melibatkan para profesional. Namun harapan itu kembali pupus ketika PT. Jakpro justru ditukar dengan entitas baru bernama Jakarta Experience Board (JXB).
“Ketika sudah ada niatan untuk kembali (seperti semula) melalui BLUD, tiba-tiba muncul lagi isu bahwa JXB akan menggantikan Jakpro. Kita cari tahu JXB itu siapa, ternyata sama saja dengan Jakpro. Kita gak mau teman – teman pengunjung TIM ini berbayar kedepannya.” jelasnya.
FSP – TIM menegaskan bahwa bukan revitalisasi yang ditolak, melainkan komersialisasi yang dilancarkan oleh pihak pengelola. Setiap ruang di TIM yang merupakan ruang publik dikhawatirkan akan menjadi eksklusif dan hanya dapat diakses oleh pihak – pihak yang mampu membayar, sehingga dapat menghilangkan berbagai aktivitas kesenian, kebebasan berekspresi, dan akses publik terhadap ruang seni.
“Sekarang semua disewakan. Tempat latihan sewa. Pelaku seni mau pentas harus bayar, dan kami tidak mau ujung-ujungnya pengunjung TIM bayar. Ini adalah ruang publik.” tegas Willy.
Menanggapi aksi tersebut, Salah seorang pengunjung, Christian mengaku setuju dan sevisi dengan Forum Seniman Peduli TIM. Isu komersialisasi ini menurutnya sudah lama dibicarakan dan dapat merugikan pengunjung serta para pelaku seni. Dia menilai bahwa setiap seniman akan kehilangan roh seninya jika dikomersialisasikan.
“Isu ini nantinya akan berdampak ke para pelaku seni karena setau aku, setiap seniman di TIM sangat berpegang teguh pada idealisme seni. Jadi kalau dikomersialisasi rohnya akan hilang. Sedangkan (dampaknya) untuk warga. TIM ini adalah panggung rakyat, hiburan rakyat, semua warga bisa akses. Kalau dikomersialisasi, akses untuk warga sekitar pasti dibatasi.” ujar Christian.
Para seniman berharap,aksi ini berhasil dan TIM kembali ke marwahnya sendiri sebagai pusat kesenian, tempat berkumpulnya para seniman dan warga.
Komentar